Thursday, Oct 23rd

Last update03:48:01 AM GMT

You are here: PEKANBARU ZONA PEKAN Desa Diberi Wewenang Pengadaan Alat Pemadam

Desa Diberi Wewenang Pengadaan Alat Pemadam

SIAK(HR)-Mengatasi musim kemarau kering yang diperkirakan terjadi Mei-September, Bupati Siak Syamsuar memerintahkan semua kepala desa membentuk tim tanggap bencana. Khusus untuk daerah rawan bencana, pemerintah desa diberi wewenang membeli peralatan pemadam kebakaran menggunakan dana anggaran desa. Demikian diungkapkan Bupati Siak dalam rapat koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Siak, Selasa (29/4) di gedung Tengku Mahratu Siak.
Rapat ini dipimpin langsung Bupati Siak, Syamsuar, dan dihadiri Kapolres Siak, AKBP Dedi Rahmandayan, Kajari Siak, Zainul Arifin, kapolsek yang ada di wilayah hukum Polres Siak, Kepala BPMPD Abdul Razak, Kepala Dinas Kehutanan, Teten Effendi, camat se-kabupaten Siak, seluruh kepala desa, serta perwakilan dari beberapa perusahaan.
Dijelaskan Bupati, peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa lalu merupakan musibah yang telah banyak merugikan semua pihak. Untuk itu, pemerintah harus tanggap, dan bisa melakukan tindakan prefentif atas musibah kebakaran. Bupati tidak menginginkan kebakaran serupa bisa terulang pada musim cuaca panas kering, sebagaimana ramalan BMKG akan berlangsung di Siak selama Mei hingga September.
Untuk itu, Bupati meminta pada seluruh kepala desa membuat tim tanggap bencana. Khusus di desa yang rawan kebakaran, pemerintah desa diberi wewenang membeli peralatan pemadam kebakaran berupa mesin pompa dan selang menggunakan dana anggaran desa.
"Desa diberi wewenang untuk membeli peralatan fasilitas pemadam kebakaran menggunakan anggaran desa," ujar Bupati.
Selain itu, Pemdes juga diminta memetakan dan membuat kolam atau kantong-kantong air. Sehingga pada saat musim kemarau dan terjadi kebakaran, tim pemadam bisa bekerja cepat dan api juga bisa cepat ditaklukan.
"Percuma dipersiapkan peralatan, jika tidak ada air, apa yang mau dipakai untuk memadamkan api. Makanya diperlukan kantong-kantong air," jelas Bupati.
Bupati berharap, baik masyarakat umum, pemerintah desa, kecamatan dan seluruh stake holder yang ada bisa proaktif dalam menyikapi kasus kebakaran lahan. Sehingga bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
Selain itu, Bupati juga menekankan pada perusahaan yang bergerak di industri pertanian, seperti perkebunan kayu akasia, kelapa sawit mempersiapkan peralatan yang sebanding dengan luas lahan yang perizinan yang diberikan pemerintah. Selain itu, perusahaan juga diminta membantu kebakaran yang terjadi di lahan warga atau hutan, terutama yang dekat dengan areal perusahaan setempat.
"Kami menekankan agar perusahaan bisa memiliki peralatan pemadam sebanding dengan luas lahan yang dimiliki," tegas Bupati.
Pada kesempatan ini, Bupati juga menyinggung kasus pemerintah desa yang mengeluarkan SKT di areal perizinan perusahaan. Bupati meminta ke depan kasus seperti ini tidak terulang kembali. "Pada seluruh camat dan kades, jangan terlalu mudah mengeluarkan SKT. Jika hendak mengeluarkan surat tanah, silahkan berkoordinasi dengan dinas terkait, untuk memastikan apakah pada lahan tersebut bebas dari areal perusahaan atau hutan lindung. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan menjadi potensi konflik dan bisa masuk ke ranah hukum," ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala BPMPD Abdul Razak menjelaskan, agenda utama rapat koordinasi kali ini khusus membahas penanggulangan karhutla. Hal itu sebagai wujud keseriusan Pemkab Siak dalam menanggulangi Karhutla. "Agenda pembahasan karhutla ini permintaan Bupati, mengingat kejadian karhutla kemaren dan tidak ingin terulang kembali. Setelah ini, kami akan membahas permasalahan lainnya yang berkembang di tiap desa," jelas Abdul Razak. (adv/hms)

Desa Diberi Wewenang Pengadaan Alat Pemadam

Add comment


Security code
Refresh