JAKARTA-Kalangan pengamat meminta pemerintah untuk tidak membesar-besarkan peristiwa pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris.  Gerakan tersebut sudah lama melakukan segala upaya untuk kampanye, seperti mendirikan stasiun televisi, seminar besar mengenai masa depan Papua, atau mendeklarasikan dukungan dari Uni Eropa, maupun Dewan Pengacara Inggris. "Tapi kita juga tahu bahwa dukungan itu tidak sesignifikan yang diributkan di Jakarta," kata pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, Senin (6/5).

Berdasarkan pantauan Ikrar di mdedia massa Inggris, tidak ada yang memberitakan seperti di Jakarta.  Juga ketika mereka ingin mengadakan seminar, tidak terlalu banyak orang yang hadir. Menurutnya, gerakan itu berusaha memindahkan lokasi kegiatan ‘diplomasi’ mereka yang dulu berbasis di Australia, Vanuatu, Pasifik Selatan ke Eropa.

Dia mengharapkan sekecil apapun aktivitas gerakan itu, jangan sampai membuat pemerintah Indonesia gusar. Di sisi lain, pemerintah juga harus lebih sadar dan lebih aktif melancarkan diplomasi untuk mengimbangi upaya yang dilakukan orang-orang yang mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar negeri. Antara lain dengan mendekati parlemen Inggris, civil society atau lembaga swadaya masyarakat serta para akademisi agar mereka lebih memahami perkembangan Indonesia, khususnya masalah Papua.

Yang lebih penting lagi, menurut Ikrar, pemerintah Indonesia lebih memperhatikan pembangunan di Papua, serta proses dialog antara rakyat Papua dengan pemerintah pusat.

Hal senada dikatakan Gubernur Papua Lukas Enembe, kemarin di Jakarta. Lukas mengaku tidak ambil pusing dengan persoalan OPM, karena tugasnya sebagai gubernur adalah untuk membangun dan menyejahte rakan rakyat Papua.(tic/vnc/rin)