Sunday, Nov 23rd

Last update10:34:04 PM GMT

You are here: BISNIS BISNIS & KEUANGAN Tak Jaminan Bebas Korupsi

Tak Jaminan Bebas Korupsi

JAKARTA (HR)-Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kepu­lau­an Meranti, Pelalawan dan Kuantan Singingi menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lang­sung dari Wakil Presiden Boediono, Jumat (12/9) Gedung Dhanapala, Ke­men­keu, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Wakil Pre­siden Boediono menegskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir dari laporan keuangan. Melainkan sasaran untuk good government agar da­pat mengelola pe­me­­rintah dengan ba­ik.

"Untuk itu, saya minta kerja keras un­tuk yang belum dicapai dan akan dicapai. Tidak ada ja­minan, yang telah me­m­­­per­oleh WTP bebas dari Ko­rupsi Ko­lusi Nepotisme (KKN).

Upaya ha­rus kita lakukan dan lebih baik lagi," ucap Boediono.

Boediono mengungkapkan, suatu keberhasilan pemerintahan dalam reformasi birokrasi adalah bersih dan bebas dari korupsi, salah satunya WTP atas laporan pertanggung jawaban keuangan.

"Namun pekerjaan jauh dari selesai, upaya untuk menciptakan kualitas keuangan, kita tingkatkan karena banyak yang belum terima opini WTP termasuk laporan pemerintah pusat yang masih ada Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," tegas Boediono.

 

Prestasi Bengkalis

Unsai menerima penghargaan WTP, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh sangat bersyukur. Mengingat prestasi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah, penghargaan opini WTP ini patut kita syukuri. Karena sebelumnya kita meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP), tahun ini naik menjadi WTP. Ini berkat kerja keras aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan good governance dan clean goverment," ungkap Bupati.

Pencapaian WTP merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan bagi aparaturnya, untuk meningkatkan kinerja. Untuk mempertahankan WTP ini, Bupati menginstruksikan seluruh SKPD menghidupkan sistem pengendalian internal dan lebih hati-hati dalam perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan.

"Kami menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan pada pengelolaan keuangan dan aset. Terhadap kekurangan, diperintahkan seluruh skpd untuk segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan," ungkapnya.

 

Pertahankan WTP

Sementara itu Pemkab Pelalawan berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diterima langsung Bupati HM Harris.

"Mudah-mudahan bisa kita pertahankan untuk di tahun-tahun berikutnya," harap Kabag Keuangan Setdakab Pelalawan, Hanafie.

Keberhasilan ini terang Hanafi, sesuatu yang harus disyukuri, karena berkat kerja keras semua pihak Pelalawan berhasil meraih penghargaan WTP dalam pengelolaan keuangan ini.

"Kita jadikan ini sebagai motivasi agar pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pelalawan lebih baik," tandasnya optimis.

 

Akuntansi Akrual

Prestasi yang diraih jajaran pemerintah daerah di Provinsi Riau ini, barulah sebuah langkah awal menuju terciptanya pemerintah yang bersih dari korupsi. Sebagaimana ditegaskan Wapres Boediono, masih belum selesai.

Untuk itu, Boediono mengatakan, ini momen penegasan pemerintah untuk penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh di 2015. Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan negara.

"Akuntansi berbasis akrual juga akan memberikan gambaran yang menyeluruh terkait kinerja dan posisi keuangan pemerintah yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan seperti pemerintah, DPR/D, investor, akademisi serta masyarakat umum," tegasnya.

Menurut laporan yang diterima, lanjut Boediono mengatakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sedang siapkan proses penyiapan sumber daya manusia dan prasarana mendukung, untuk kesiapan akuntansi berbasis akrual dan teknologi informasi.

"Dengan sisa waktu, saya minta Menkeu untuk mempersiapan pada lingkungan Pempus. Untuk Pemda, saya minta kemendagri, untuk koordinasikan akuntansi berbasis akrual. Selain itu saya juga minta seluruh menteri, gubernur, walikota agar instruksikan bawahannya menyiapkan langkah-langkah akuntansi berbasis akrual," tukasnya.(ant/okz/ant/grc/yuk)

Tak Jaminan Bebas Korupsi

Add comment


Security code
Refresh